Di tengah lautan dinamika ekonomi desa dan kelurahan di Indonesia, dua entitas kini sedang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi desa. Mereka adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Di persimpangan kedua kekuatan ekonomi marginal ini, sosok lurah diharapkan bukan hanya menjadi pemimpin administratif apalagi simbolik, tetapi lebih dari itu—sebagai jembatan emas yang menghubungkan potensi dengan peluang. Menghubungkan antara harapan masyarakat dengan realita kemakmuran.
Sudah seharusnya BUMDes dan KMP menjadi kekuatan sinergis yang saling menopang, bukan malah berkompetisi apalagi saling mematikan. Dua entitas bisnis yang menyasar wong cilik ini harus mampu menjadi sinergi lintas institusi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Kementerian Koperasi.
Jangan sampai terjadi kekisruhan koordinatif, seperti rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India oleh BUMN PT Aginas Pangan Nusantara senilai Rp 24 triliun, yang kemudian ditentang dan digugat oleh banyak pihak—termasuk DPR dan Kadin—untuk dibatalkan karena berpotensi menghancurkan industri otomotif nasional yang kini sedang berdarah darah.
Tanpa dukungan industri lokal, mobil-mobil buatan Negeri Bolywood ini bisa menjadi bangkai setelah beberapa tahun akibat kesulitan suku cadang, begitu kata Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin bidang industri. Jika tidak hati hati, Kopdes Merah Putih kelak akan dipenuhi bangkai bangkai mobil buatan Negeri Hindustan kesulitan suku cadang.
Lurah atau kepala desa harus paham bahwa BUMDes hadir untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam serta sumber daya pedesaan secara optimal, sementara KMP sebagai program strategis nasional berfokus pada memperkuat ketahanan ekonomi rakyat desa melalui prinsip gotong-royong dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tanpa koordinasi yang baik, kedua entitas ini berisiko berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling bersaing yang ujung ujungnya merugikan masyarakat. Bisa saja bangunan-bangunan koperasi KMP yang tersebar di seluruh pelosok desa dengan memanfaatkan tanah bengkok akhirnya bernasib seperti Hambalang karena miskinnya visi misi dan rendahnya literasi Lurah dalam pembangunan ekonomi pedesaan.
Di sinilah peran lurah menjadi sangat krusial. Sebagai pemimpin tingkat paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat, lurah perlu memahami kondisi nyata lapangan—mulai dari potensi usaha yang bisa dikembangkan, hingga tantangan yang dihadapi oleh warga dalam mengakses peluang ekonomi.
Dalam praktek lapangan, Lurah bisa bertindak sebagai berikut:
- Koordinator dan arsitek sinergi.
Lurah berperan merancang peta jalan kerja sama antara BUMDes dan KMP. Misalnya, di Semarang Tengah, salah satu lurah berhasil menyelaraskan BUMDes yang mengelola pasar desa dengan KMP yang menangani pasokan bahan baku bagi pedagang. Hasilnya, harga bahan baku menjadi lebih terjangkau dan omset pedagang meningkat signifikan.
- Sebagai pembina dan pengawas yang berwibawa
Lurah memastikan kedua lembaga plat merah itu beroperasi sesuai aturan dan prinsip keadilan ekonomi. Ia bisa membimbingg pengurus BUMDes dan KMP dalam pembuatan rencana usaha, pengelolaan keuangan, serta penyaluran manfaat kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, lurah juga menjadi penjaga agar tidak ada praktik yang merugikan pihak manapun dalam kegiatan usaha.
- Sebagai pendorong partisipasi masyarakat
Tanpa dukungan warga, baik BUMDes maupun KMP akan sulit berkembang. Lurah harus aktif menyosialisasikan manfaat bergabung dengan kedua lembaga, mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi contoh, serta membentuk kelompok kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang usaha bersama.
- Sebagai pengelola sumber daya yang taktis dan efektif
Lurah harus pandai mengatur alokasi anggaran desa/kelurahan serta bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung kegiatan BUMDes dan KMP. Ia perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas usaha bersama atau pelatihan keterampilan ekonomi.
Tak ada salahnya lurah dan perangkat desa untuk melakukan studi banding dengan daerah daerah lain yang telah berhasil melakukan terobosan.
Di Kelurahan Tugu Muda, Semarang misalnya, lurah setempat dinilai telah berhasil menggandeng BUMDes yang mengelola unit usaha olahan produk pertanian dengan KMP yang memiliki jaringan pemasaran luas.
Dalam waktu satu tahun, dilaporkan produk olahan lokal seperti sambal dan keripik singkong telah mampu memasuki pasar modern di kota dan meningkatkan pendapatan anggota sampai 40%.
Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari upaya lurah yang secara teratur mengadakan rapat koordinasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapatkan bantuan teknis.
Di persimpangan BUMDes dan KMP, tugas dan peran Lurah tidaklah mudah. Tetapi ini merupakan tugas mulia yang penuh makna. Dengan mengambil peran yang tepat, lurah dapat mengubah kedua lembaga ekonomi ini menjadi mesin pembangunan desa yang kuat, untuk membawa masyarakat menuju kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.
Kunci suksesnya terletak pada visi-misi dan komitmen lurah untuk selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, kemampuan untuk membangun kerja sama yang sinergis, koordinatif serta bersedia terus belajar dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman.
Sudah bukan zamannya lagi Lurah hanya bermodal kharisma dan wibawa seperti zaman Belanda dulu, namun miskin visi dan literasi, sehingga tidak mampu secara riil membuat terobosan untuk mengangkat ekonomi desa.
Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana cara lurah di daerah Anda dapat mengoptimalkan kerja sama antara BUMDes dan KMP, atau mungkin malah memiliki ide konkret yang bisa diusulkan kepada lurah setempat? Saran dan masukanmu bisa dibagikan di sini. (P Sri Fajar)
Tags: KMP koperasi koperasi merah putih pasar desa pembangunan ekonomi desa
